Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Perda No. 3 Tahun 2010:

FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 7

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 8

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

BPD mempunyai wewenang:

a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;

c. mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f.   menyusun tata tertib BPD.